Integritasnews.co.id – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, menilai program umrah gratis Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu dievaluasi secara menyeluruh setelah berjalan selama dua periode kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana.
Menurut Dedy, evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program, manfaat yang diterima masyarakat, serta dampaknya terhadap kebijakan publik di Kota Bandar Lampung.
“Kebijakan ini telah berjalan cukup lama. Sekarang sudah memasuki periode kedua kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana sehingga menjadi momentum yang tepat untuk dilakukan review kebijakan. Kebijakan dapat dievaluasi pada aspek implementasi, hasil, manfaat, dan dampaknya bagi warga Kota Bandar Lampung,” kata Dedy, Rabu, 5 Agustus 2026.
Ia mengatakan hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan keberlanjutan program tersebut, baik dilanjutkan, diperbaiki, maupun dihentikan.
“Hasil review akan menentukan masa depan kebijakan, apakah dilanjutkan, dihentikan, atau dilanjutkan dengan perbaikan. Hasil pemeriksaan BPK juga dapat menjadi bahan masukan terkait masa depan kebijakan tersebut,” ujarnya.
Menurut Dedy, evaluasi yang komprehensif juga penting untuk melihat apakah tujuan awal program telah tercapai serta memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Program umrah gratis Pemerintah Kota Bandar Lampung belakangan menjadi perhatian publik setelah muncul pertanyaan mengenai besaran biaya paket yang disebut mencapai sekitar Rp38 juta per peserta. Sejumlah biro perjalanan menawarkan paket umrah dengan harga lebih rendah sehingga memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan biaya yang dibiayai melalui APBD.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memberikan catatan terhadap pelaksanaan program umrah dan wisata rohani Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menyoroti mekanisme penetapan peserta yang dinilai belum didukung tata kelola yang memadai.
Perbincangan mengenai program tersebut kemudian berkembang di media sosial. Sejumlah warga meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung membuka secara transparan dasar penetapan harga paket serta rincian penggunaan anggaran program umrah gratis.(*)
