IntegritasNews.co.id | Bandar Lampung —Polemik SMA Siger kembali memanas. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, secara terbuka menegur Pemerintah Kota agar berhenti memainkan drama emosional dan taktik adu domba dalam menyikapi persoalan legalitas sekolah tersebut.
Asroni mengaku menyaksikan langsung ekspresi emosional dari salah satu pejabat Pemkot saat menghadiri kegiatan di SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Namun, menurutnya, urusan kebijakan publik tidak bisa diselesaikan dengan air mata atau kemarahan.
“Tadi di samping saya ngomel-ngomel, terus gaya menangis. Saya senyum saja. Air mata itu asli atau setting-an, saya juga nggak tahu. Tapi urusan negara jangan dibawa pakai perasaan,” sindir Asroni saat diwawancarai, Selasa malam (26/1/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, DPRD hanya menagih satu hal: kepatuhan pada hukum. Bukan sensasi, bukan pencitraan.“Kalau mau dibantu, jalankan prosedur yang benar. Jangan malah main emosi di depan media karena ditegur soal aturan,” ujarnya.
Kritik Asroni semakin keras ketika Pemkot disebut ngotot mendorong pengucuran anggaran hingga Rp5 miliar untuk SMA Siger, sementara status hukum yayasan dan izin operasionalnya masih dipersoalkan.Ia bahkan mempertanyakan logika kebijakan beasiswa yang menyasar anak-anak dari keluarga ASN, TNI, dan Polri. “Ini Pemkot paham aturan atau tidak? Anak ASN, TNI, Polri itu masuk kategori mampu. Kok malah mau dibiayai? Ini salah sasaran,” tegasnya.
Asroni juga menyoroti sikap Pemkot yang dinilai pilih kasih, hanya fokus pada SMA Siger, sementara puluhan sekolah swasta lain di Bandar Lampung justru dibiarkan hidup segan mati tak mau.Ia menyebut sejumlah sekolah seperti SMA Swadipa, Bina Mulia, SMA Persada Kemiling, Taman Siswa, hingga Baprintis yang selama ini menampung siswa tidak tertampung di sekolah negeri, namun luput dari perhatian pemerintah.
“Kenapa cuma satu sekolah yang dikejar? Kalau mau adil, data semua siswa tidak mampu di seluruh sekolah swasta. Bantu mereka semua. Jangan tebang pilih,” katanya.
Asroni mengingatkan Pemkot agar tidak mengulang pola lama: melempar isu ke publik seolah DPRD menjadi penghambat pembangunan.“Polanya itu-itu saja. Kalau tidak disetujui, DPRD yang disalahkan. Dulu insentif RT juga begitu. Saya ingatkan, jangan coba-coba adu domba lagi,” katanya tegas.
Ia memastikan DPRD tidak akan memberikan asistensi terhadap kebijakan yang melanggar aturan, apa pun tekanannya.Tak hanya Pemkot, Asroni juga menyinggung pihak yayasan SMA Siger agar berhenti membangun narasi dan mulai bekerja secara administratif.“Duduk bareng, tunjukkan asetnya, bereskan izin di provinsi. Jangan cuma jago ngoceh, tapi administrasinya nol besar,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Asroni menegaskan DPRD tidak akan tunduk pada tekanan untuk meloloskan kebijakan yang sejak awal dinilai bermasalah.“Kami tidak akan menandatangani sesuatu yang cacat hukum. Kami turun ke masyarakat, kami tahu siapa yang benar-benar butuh bantuan. Pendidikan jangan dijadikan kedok ambisi segelintir pihak,” pungkasnya.(Bal)
