Integritasnews.co.id, BANDAR LAMPUNG — Proyek pengadaan 100 unit gerobak motor listrik senilai Rp2,9 miliar oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menuai sorotan keras. Program yang diklaim untuk membantu pelaku UMKM ini justru memunculkan dugaan pemborosan anggaran hingga menyulitkan penerima manfaat di lapangan.
Minimnya transparansi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi pemicu utama kecurigaan publik. Tidak adanya rincian spesifikasi teknis maupun kejelasan unit membuat masyarakat kesulitan menilai apakah anggaran tersebut benar-benar wajar atau sekadar proyek “asal jalan”.
Kondisi ini mengulang pola lama. Pada tahun sebelumnya, Pemkot Bandar Lampung juga menggelontorkan Rp2,8 miliar untuk 100 unit gerobak listrik merek TORA, dengan harga mencapai Rp28 juta per unit.
Ironisnya, berdasarkan survei pasar, gerobak dengan spesifikasi sejenis hanya berkisar Rp8 jutaan. Selisih harga yang mencolok ini memunculkan pertanyaan serius: ke mana larinya sisa anggaran?
Pihak penyedia berdalih harga tinggi disebabkan karena produk merupakan pesanan khusus. Namun alasan tersebut dinilai tidak cukup menjawab selisih harga yang begitu jauh dari harga pasaran.
Tak hanya soal anggaran, kualitas gerobak pun menuai keluhan. Motor listrik dengan spesifikasi 48V 20Ah dinilai terlalu lemah, bahkan untuk kebutuhan dasar mobilitas di Kota Bandar Lampung yang memiliki banyak tanjakan.
Seorang penerima bantuan mengaku kesulitan saat melintasi flyover meski baterai dalam kondisi penuh.
“Sudah dicas penuh, tapi tetap nggak kuat naik. Apalagi kalau bawa barang,” keluhnya.
Beban tambahan seperti etalase kaca dan rangka besi justru semakin memperparah kinerja kendaraan. Bukannya membantu, gerobak ini malah menjadi hambatan dalam aktivitas berdagang.
Masalah lain muncul dari sisi konsumsi listrik. Dengan daya rumah hanya 450 VA, proses pengisian baterai selama hingga enam jam menjadi beban tersendiri bagi pelaku UMKM.
“Kalau ngecas harus gantian sama masak nasi. Kalau bareng, listrik langsung turun,” ujarnya.
Situasi ini menunjukkan bahwa bantuan yang seharusnya meringankan justru berpotensi menambah beban biaya rumah tangga.
Lebih jauh lagi, persoalan tidak berhenti di situ. Baterai tipe VRLA yang digunakan hanya memiliki usia pakai sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Artinya, dalam waktu dekat, pelaku UMKM harus menanggung biaya penggantian baterai secara mandiri tanpa kejelasan dukungan dari pemerintah.
Tanpa skema subsidi atau pendampingan, bantuan ini berisiko menjadi “jebakan biaya” yang perlahan mematikan usaha kecil.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Riana Apriana, belum memberikan penjelasan terkait polemik anggaran maupun evaluasi program tersebut.(Bal)
